Peristiwa Front Langkan

• Terbentuknya Front Langkan sangat erat hubungannya dengan peristiwa Pertempuran lima hari lima malam dikota Palembang tanggal 1 januari – 5 januari 1947. Untuk menghindari jatuh korban yang lebih banyak, maka beberapa kali diadakan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda di Palembang.
• Tercapai persetujuan penghentian tembak menembak (cease fire).
• Didalam point kesepakatan bahwa Tentara Republik Indonesia (TRI) harus keluar dari kota Palembang dan Talang Betutu sejauh 20 KM, termasuk juga pasukan Batalyon 30 Resimen 17 di Front Talang Betutu yang dipimpin oleh Kapten Animan Achyat. Pada waktu itu Batalyon 30 Resimen 17 bertugas memutuskan hubungan serta menghambat dan mengganggu konvoi pasukan Belanda yang mensupplay bahan-bahan makanan termasuk air dan BBM dari kota Palembang ke lapangan terbang Talang Betutu.
• Menurut perhitungan pihak TRI bahwa jarak 20 KM dari Talang Betutu adalah sekitar Musi Landas. Sehingga semua pasukan termasuk Batalyon 30 Resimen 17 dan laskar-laskar diperintahkan mundur dan berkumpul di Musi Landas. Jadi Musi Landas dijadikan garis pertahanan TRI dan Laskar, karena pada waktu itu belum ada badan/komisi Arbitrase yang menentukan jarak 20 KM tersebut.
• Rupanya pihak Belanda tidak mau menerimanya, akibatnya pada tanggal 15 Januari 1947 sekitar jam 07.00 pagi pihak Belanda melakukan serangan secara mendadak kepada pasukan TRI di Musi Landas, sehingga pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Pasukan TRI melakukan perlawanan dengan cara menembak sasaran yang tepat sambil mundur kearah desa Langkan, sedang pihak Belanda dengan menggunakan persenjataan modern dengan amunisi yang tidak terbatas menyerang pasukan TRI dengan tembakan tanpa sasaran, ternyata serangan tersebut adalah untuk mengusir pasukan TRI dari Musi Landas yang menurut mereka kurang dari 20 KM dari lapangan terbang Talang betutu. Dalam pertempuran ini tidak ada yang menjadi korban, hanya kerugian barang-barang infentaris Batalyon 30 Resimen 17 yang tertinggal di Musi Landas.
• Pada tanggal 15 pebruari 1947 dusun Langkan ditetapkan menjadi front terdepan garis pertahanan Indonesia oleh Komandan Batalyon 30 Resimen 17, dikarenakan letak dusun langkan pada waktu itu menyimpang masuk kedalam sekitar 2 KM dari jalan raya Palembang-Sekayu. Pada waktu itu di dusun Langkan terdiri dari 10 buah rumah limas cagak dari kayu dan semua rumah rakyat itu dipakai oleh pasukan TRI dan sebuah rumah dipakai sebagai dapur umum pasukan.
• Front Langkan ini dipertahankan oleh pasukan seksi istimewa. Ditunjuk sebagai seksi istimewa Letnan Muda A. Kosim Dahayat dengan wakilnya OM Muksin Syamsuddin.
• Untuk mempertahankan daerah langkan dari serangan Belanda maka di buatlah 2 kubu pertahanan yang masing-masing :

1. Pertahanan minyak atau pertahanan palsu, gunanya untuk menghambat pasukan pihak Belanda yang akan maju menyerang Pasukan TRI. Pertahanan ini semua orang yang lalu lalang dan masyarakat sekitar mengetahui bahwa pertahanan pasukan ada disini, terutama sekali pihak mata-mata Belanda. Pertahanan ini letaknya dibelakang garis pertahanan yang sebenarnya, jaraknya sekitar 500 meter, tepatnya berlokasi didekat danau tepian mandi ketika itu.
2. Pertahanan yang sebenarnya atau Asli adalah pertahanan yang akan dipergunakan untuk bertahan, kubu pertahanan ini sangat dirahasiakan dan tersembunyi dari masyarakat umum dan lalu-lalang orang, siapapun yang berani melintasi daerah sekitar pertahanan ini harus dilenyapkan. Bentuk pertahanan ini terdiri dari galian tanah bentuk lubang perlindungan dan lubang komando antar regu. Dalam lubang ini 1 meter dan lebar 50 cm panjangnya 100 meter dari kiri kanan jalan raya palembang-sekayu. Pada bagian depan lubang pertahanan ini dipasang kawat berduri setinggi tiarap sebagai brikade sejauh 10 meter maju kedepan garis lubang pertahanan. Pada badan jalan raya Palembang-Sekayu diputuskan dan tanahnya digali, dibuat berupa lubang pertahanan anti tank baja. Pada sekitarnya ditanami berupa rumput-rumput yang menjalar sehingga terkesan bahwa disekitar ini tidak ada pertahanan lubang anti tank.

• Pada tanggal 17 juli 1947 untuk menghadapi agresi Belanda maka Batalyon 30 Resimen 17 mengadakan perubahan dan penyegaran, yaitu perubahan nama dari Tentara Republik Indonesia (TRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Perubahan dari Batalyon 30 Resimen 17 menjadi Batalyon 30 Resimen 45 Brigade pertempuran, Penggantian komandan Batalyon dari Kapten Animan Achyat kepada Kapten Usman Bakar merangkap jabatan komandan sektor III kiri Musi Banyuasin dan Pendopo area.

• Pada tanggal 21 Juli 1947 pada hari ketiga ramadhan, lebih kurang jam 06.00 pagi, Belanda mulai melancarkan agresinya dengan melakukan serangan besar-besaran ke Front Langkan yang didahului oleh tembakan meriam Gawetser dari jarak jauh. Mendengar tembakan tersebut pasukan TNI segera menempati posisi masing-masing, dan pada akhirnya terjadi perang secara frontal antara pasukan TNI dengan pasukan Belanda. Pasukan TNI yang bersenjata Jukikanju melawan pasukan Belanda yang terdiri dari serangan udara, pasukan darat, pasukan tank dan senjata berat berupa meriam Gawetser.

• Pada peristiwa pertempuran yang sengit tersebut, perbandingan persenjataan serta peralatan tempur pasukan TNI tidak seimbang, namun banyak serdadu Belanda yang gugur, karena motto pasukan TNI adalah satu butir peluru yang ditembakkan sama dengan satu orang musuh. Melihat keadaan tersebut, maka Belanda mendatangkan lagi bala bantuan untuk menambah pasukan.

• Untuk menembus pertahanan TNI dari arah depan, maka pihak Belanda mengalihkan serangannya kearah sayap kanan dari garis pertahanan TNI dengan taktik untuk memblokade pasukan TNI, akhirnya pasukan TNI kewalahan dan akhirnya komandan Usman Bakar menyerukan pasukan untuk mundur menuju desa Pangkalan Panji sekitar jam 15.00 sore. Sambil pasukan mundur dibakarlah pertahanan minyak yang dipompa dari keluang sehingga danau tempat pemandian menjadi seperti lautan api, tujuannya hanya untuk menghambat kemajuan pasukan Belanda dan agar pasukan TNI tidak kucar-kacir sambil mundur. Pada malam itu pihak musuh belum berani maju melintasi pertahanan di Front Langkan karena satu regu selaku regu pengawal ditempatkan di desa Langkan.

• Dalam perang ini pasukan Batalyon 30 Resimen 45 kehilangan dua orang, yaitu :

1. Sersan satu Yusuf Jepang yang bertugas menembakkan senapan

Jukikanju hasil rampasan gudang senjata Jepang di Pendopo.

2. Kopral A. Hamid

• Dari dusun Pangkalan Panji, pasukan TNI terus mundur kedusun Pangkalan Balai dan terus mundur ke dusun Seterio. Sampai didesa Seterio hari sudah siang dan pasukan TNI beristirahat, tetapi saat pasukan TNI sedang beristirahat di dusun Seterio tiba-tiba kapal terbang milik Belanda berputar-putar diatas dusun Seterio dan dengan gencarnya kapal terbang ini menembaki pasukan TNI yang sedang beristirahat, sehingga pasukan TNI terpaksa berlindung dibawah rumah penduduk dan dibawah kayu besar, lebih kurang 2 putaran kapal terbang milik Belanda menembaki pasukan TNI tanpa mendapat perlawanan dari pasukan TNI.

• Setelah aman dari kapal terbang, pasukan TNI terus mundur ke dusun Lubuk Lancang, setibanya di Lubuk Lancang pasukan TNI membuat lubang pertahanan dibukit-bukit Lubuk Lancang. Belum selesai menggali lubang pertahanan sudah datang lagi kapal terbang musuh, berputar-putar berkeliling menembaki pasukan TNI, pada saat itu TNI tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berlindung dalam lubang galian dan bersembunyi dibawah batang kayu besar. Setelah keadaan aman dan kapal terbang sudah pergi, pasukan TNI terus mundur ke Betung dan Epil. Perjalanan mundur pasukan TNI yang diiringi tembakan dari kapal terbang Belanda tidak membuat gentar TNI walaupun tidak dapat membalas serangan tersebut.

• Dalam pertempuran di front langkan antara pasukan TNI dan pasukan Belanda banyak serdadu Belanda yang gugur dan menjadi kenangan pahit yang sulit untuk dilupakan, oleh karena itu pasukan Belanda menamakan pasukan TNI yang ada di langkan dengan nama Setan Langkan.

Upaya mengisi Kemerdekaan

UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN

A. Penataan Kehidupan Politik

a. Sistem pemerintahan

Sejak pengakuan kedaulatan terhadap RIS, secara resmi tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda. Seharusnya Belanda tidak campur tangan lagi dalam urusan Indonesa secara langsung. Tetapi dalam kenyataannya Belanda masih sering ikut campur urusan dalam negeri Indonesia sehingga menyulitkan pemerintah dalam menata kehidupan politik dan ekonomi, antara lain terhadap pemberontakan APRA, Andi Aziz dan RMS. Itulah sebabnya RIS hanya bertahan selama 8 bulan ( 27 desember 1949 – 17 agustus 1950) akibat desakan untuk kembali dari bentuk Negara Negara bagian kebentuk Negara kesatuan. Untuk kembali kenegara kesatuan , pada tahun 1950 dibentuk UUDS.

Dalam UUDS tahun 1950, system pemerintahan yang dianut adalah system Demokrasi Liberal dengan cabinet Parlementer. Pada masa cabinet parlementer ini bukannya bertambah baik, tetapi malah bertambah buruk karena terjadi pergulatan diantara partai-partai politik. Setiap partai politik berupaya untuk merebut kedudukan tertinggin dengan menjatuhkan lawan politiknya, sehingga cabinet dapat bertahan lama dan selanjutnya jatuh sebelum dapat melaksanakan program partainya.

Pada masa ini terjadi beberapa kali pergantian cabinet diantaranya :

1. Kabinet Natsir ( September 1950 – maret 1951)

Kabinet pertama NKRI tahun 1950 adalah cabinet Natsir dengan perdana Menterinya Mohammad Natsir (Masyumi), Kabinet mulai goyah sejak kegagalan dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Kabinet Jatuh setelah PNI mengajukan mosi tidak percaya menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah No. 39/1950 tentang DPRD dan DPRDS

2. Kabinet Sukiman (April 1951 – April 1952)

Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo, sebagai perdana menteri. Kabinet merupakan koalisi PNI dan Masyumi. Kabinet mulai goyah akibat ditandatanganinya perjanjian kesepakatan antara Menlu Subandrio dan duta besar AS Merle Cohran tentang bantuan ekonomi dan militer. Kabinet dicecar tuduhan melencengkan Indonesia baik dari politik luar negeri bebas aktif. Setelah PNI dan Masyumi menarik dukungannya, cabinet inipun jatuh.

3. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1952)

Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo, semasa cabinet ini, Indonesia dilanda krisis ekonomi berupa jatuhnya harga barang-barang ekspor dan krisis politik berupa aksi ketidakpuasan dan demonstrasi diberbagai daerah. Ketidakmampuan menyelesaikan soal tanah yang terkenal dengan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara (bentrokan antara aparat kepolisian dan para petuni liar) dan peristiwa 17 oktober 1952 (gerakan sejumlah perwira AD menekan Presiden Soekarno agar membubarkan cabinet. Pada saat yang sama, berlangsung demonstrasi didepan istana Negara mengajukan tuntutan yang sama. membuat cabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden

4. Kabinet Ali sastriamijoyo I ( Juli 1953 – Juli 1955)

Dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo, sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan NU. Kabinet menghadapi ujian berat berupa kemelut dalam tubuh angkatan darat. Namun cabinet ini sempat menunjukkan prestasi berupa penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955*. Memuncaknya krisis ekonomi dan perseteruan antara PNI dan NU membuat NU menarik dukungannya terhadap cabinet sehingga cabinet inipun akhirnya jatuh.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)

Kabinet ini dipimpin Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri. Prestasi yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan Pemilu I yang amat demokratis. Selain itu, kabinet menunjukkan keunggulan Indonesia dalam diplomasi perjuangan Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Namun Pemilu I tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap cabinet ini sehingga jatuh.

6. Kabinet Ali Sostroamijoyo II (Maret 1956 – maret 1957)

Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sostroamijoyo sebagai perdana menteri. Kabinet koalisi PNI, Masyumi dan NU merupakan cabinet yang pertama sesudah Pemilu. Kabinet menghadapi pergolakan didaerah yang semakin menguat, berupa pembentukan dewan militer di Sumatera dan Sulawesi. Mundurnya sejumlah menteri asal Masyumi membuat cabinet jatuh.

7. Kabinet Karya atau Juanda (April 1957 – Juli 1959)

Kabinet dipimpin oleh Juanda sebagai perdana menteri. Kabinet terdiri atas para pakar dibidangnya sehingga disebut zaken cabinet. Kabinet memiliki program bernama Panca Karya sehingga memperoleh sebutan cabinet Karya. Kabinet menjadi demisioner saat presiden mencanangkan dekrit pada bulan juli 1959.

b. Sistem kepartaian

Muncul dan berkembangnya partai di dalam suatu Negara merupakan suatu cirri utama bahwa Negara tersebut menganut paham demokrasi . Begitu pula dengan Indonesia yang baru berdiri, ingin menyatakan bahwa Indonesia menganut paham demokrasi.

Untuk lebih menegaskan bahwa Indonesia menganut paham demokrasi, maka dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden no. X tanggal 16 oktober 1945. Kemudian disusul lagi oleh Maklumat pemerintah tanggal 3 november 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut system multi partai. Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya partai-partai politik. Dari tahun 1945 – 1950, telah berdiri dengan resmi 25 partai politik. Menjelang Pemilu 1955 telah ada 70 partai politik yang ikut ambil bagian dalam Pemilu, tetapi setelah penyeleksian akhirnya yang berhak ikut Pemilu I hanya 27 partai.

Diantara partai politik yang ikut ambil bagian dalam Pemilu I terdapat 4 partai politik yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI.

Akan tetapi system multi partai hanya berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit presiden 5 juli 1959. Hal ini disebabkan mekanisme politik sama sekali tidak berfungsi. Oleh karena itu, pada masa-masa selanjutnya diadakan penyederhanaan system kepartaian melalui penetapan presiden (penpres) No. 7 / 1959 dan peraturan presiden (perpres) No. 13 / 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai – partai politik.

Pada tanggal 17 agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan. Tokoh kedua partai tersebut dianggap oleh pemerintah dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Dalam rangka penyederhanaan partai ini pula, tanggal 14 april 1961 pemerintah mengeluarkan pengumuman pemerintah yang berisi tentang pengakuan hanya kepada partai-partai:

1. PNI 4. PSII 7. Perti

2. NU 5. Parkindo 8. Murba

3. PKI 6. Partai katolik 9. Partindo

Partai Murba kemudian dibubarkan oleh pemerintah tanggal 21 september 1961. Murba dianggap oleh PKI sebagai kelompok komnis yang menyimpang.

Pengurangan jumlah partai politik ternyata tidak mengurangi pertentangan ideology dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal tesebut, pada tanggal 12 Desember 1964 diselenggarakan pertemua partai-partai politik di Bogor.pertemuan tersebut menghasilkan suatu dokumen yang dikenal Deklarasi Bogor. Deklarasi tersebut menegaskan perlunya dipupuk persatuan nasional yang berporos pasa NASAKOM. Keberadaan poros nasakom tersebut memperlihatkan adanya pengaruh PKI yang kemudian semakin berkembang sampai akhir tahun 1965.

Pada tanggal 12 maret 1966, PKI dibubarkan oleh pengemban Supersemar, Soeharto. Pembubaran tersebut berkaitan dengan keterlibatan PKI dalam gerakan 30 september tahun 1965.

Setelah PKI dibubarkan di usahakan pembinaan partai-partai politik. Pada bulan oktober 1966, partai Murba direhabilitasi. Pada tanggal 20 februari 1968, berdasarkan keputusan Presiden No. 70 tahun 1968, didirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Partai ini merupakan gabungan dari sejumloah organisasi kemasyarakatan islam yang ada seperti Muhammadiyah, PUI dan Ali Wasliyah.

Pada masa orde baru ini pula, telah dilakukan kebijakan dalam system kepartaian. Kebijakan tersebut menyangkut upaya pengelompokan partai politik. Upaya itu ditempuh guna mengantisipasi berbagai persolan yang pernah terjadi pada masa orde lama. Pada tanggal 27 Februari 1970, presiden soeharto berkonsultasi dengan partai politik mengenai gagasan pengelompokan partai. Presiden Soehato mengatakan bahwa pengelompokan partai bertujuan untuk memanfaatkan suara-suara yang tercecer. Disamping itu, pengelompokan partai politik berarti upaya penyederhanaan partai sesuai dengan dengan ketetapan MPRS No. XXII / MPRS / 1966. Gagasan tersebut pada intinya pengelompokan partai kedalam kelompok-kelompok berikut.

1. Kelompok material – spiritual, yang terdiri dari PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik dan Partindo. Kelompok ini menekankan pembangunan yang bersifat material, tetapi tanpa mengabaikan aspek spiritualnya.
2. Kelompok spiritual – material, yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti. Kelompok ini menekankan pembangunan yang bersifat spiritual tetapi tanpa mengabaikan aspek material.

Pada tanggal 5 januari 1973, keempat partai islam, yaitu NU, PSII, Perti dan Parmusi berfusi dalam satu partai politik yang bernama Partai persatuan pembangunan (PPP). Enam hari kemudian, yaitu tanggal 11 januari 1973, partai yang tergabung dalam kelompok material-spiritual mendirikan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pengelompokan ini dituangkan dalam UU no. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan Karya (Golkar). Dengan demikian, sejak pemilu 1977, hanya terdapat 3 organisasi politik, yaitu PPP, PDI dan Golkar. UU tentang Parpol dan Golkar kemudian diperkuat lagi dengan UU no.3 tahun 1985.

3. Pemilihan umum (PEMILU)

Pada awal kemerdekaan, upaya untuk menyelenggarakan pemilu dimaksudkan untuk memperjuangkan Republik Indonesia agar diakui dan dihormati oleh seluruh dunia. Bagi bangsa Indonesia sendiri, Pemilu dijadikan sarana untuk menggalang kekuatan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Negara yang baru diproklamasikan.

Pemilu I setelah Indonesia merdeka baru dapat terlaksana pada tahun 1955, yaitu pada masa cabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu I bertujuan untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Pemilihan anggota DPR diselenggarakan tanggal 29 september 1955. pelantikan anggota DPR dilaksanakan tanggal 20 maret 1956. sedangkan pemilihan anggota konstituante diselenggarakan tanggal 15 desember 1955 dan dilantik tanggal 10 november 1956.

Dalam pemilu I ini telah muncul empat partai besar, yaitu Masyumi, yang memperoleh 60 kursi di DPR, PNI (58 kursi), NU (47 kursi) dan PKI (32 kursi).

Pada masa Orde Baru pemilu mulai dilaksanakan pada tahun 1971. Sembilan partai politik dan golongan karya turut serta dalam pemilu ini. Kesembilan partai politik itu adalah Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Ikatan pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), PNI, NU, PSII, Parmusi dan Perti. Dari sepuluh organisasi peserta pemilu, delapan diantaranya adalah organisasi politik/partai yang sudah ada (berdiri sebelum masa orde baru), sedangkan dua lainnya adalah partai politik yang baru, yaitu Permusi dan IPKI.

Dalam Pemilu tahun 1971, partai-partai politik mendapat 124 kursi di DPR, sedangkan Golongan Karya mendapat 236 kursi.

Pada tahun 1977, diadakan pemilu yang ketiga. Pemilu kali ini diikuti oleh 3 organisasi social politik, yaitu PPP, Golkar dan PDI. Hasil pemilu pada masa itu, Golkar mendapat 257 kursi, sedang partai politik yang lainnya mendapat 128 kursi. Setelah pemilu 1977, pada masa Orde baru berturut-turut dilaksanakan pemilu tahun 1982, 1987, 1992 dan 1997, dengan azaz Jurdil. Tetapi dikarenakan Presiden Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, maka Pemilu kemudian dilaksanakan tahun 1999 yang diikuti 48 peserta partai politik dan terakhir dilaksanakan tahun 2003 dengan jumlah peserta 24 partai politik dengan azaz Luber dan Jurdil.

B. Penataan Kehidupan Ekonomi

1. Nasionalisasi De Javanche Bank menjadi Bank Indonesia

Pada tanggal 15 Agustus 1950, Konstitusi RIS diubah menjadi UUDS 1950. Bentuk Negara Serikat berubah menjadi bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan pada konstitusi ini tidak banyak berpengaruh pada bidang keuangan, karena pasal-pasal yang menyangkut bidang keuangan dan status kepemilikan bank sirkulasi sama dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Kondtitusi RIS. Dengan demikian, perubahan dari bentuk Negara federal menjadi Negara kesatuan tidak mempengaruhi kedudukan yuridis De Javanche Bank. Dengan tidak berubahnya bentuk yuridis tersebut, maka fungsinyapun tetap seperti sediakala. Demikian juga kepemimpinannya, hamper seluruhnya masih dijabat oleh orang-orang Belanda. Keadaan seperti ini jelas menyebabkan kedudukan pemerintah Republik Indonesia menjadi sangat lemah. Disatu pihak, pemerintah sudah memiliki dan diperlengkapi dengan ssuatu bank sirkulasi. Namun dipihak lain, bank tersebut tidak dikelola oleh orang-orang Indonesia, melainkan orang-orang Belanda.

Kelemahan ini bersumber pada hasil persetujuan KMB yang memuat ketentuan :

1. Suatu Peraturan Pemerintah Indonesia, sepanjang menyangkut De Javanche Bank, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan pemerintah Belanda, termasuk pula terhadap perubahan personalia direksi bank bersangkutan.
2. Konsultasi dengan pemerintah Belanda tersebut diwajibkan pula untuk kredit-kredit yang akan diberikan oleh de Javanche Bank kepada pemerintah Indonesia.

Ketentuan ini sangat menghambat pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter dan ekonomi yang dikehendakinya. Oleh karena itu tidak heran kalau terdapat desakan-desakan agar De Javanche Bank dinasionalisasikan dan menjadi milik pemerintah Indonesia.

Dalam keterangan pemerintah tanggal 28 Mei 1951didepan DPR, dikemukakan rencana pemerintah mengenai nasionalisasi De Javanche Bank menjadi Bank Indonesia. Pada tanggal 19 Juni 1951, dibentuk Panitia Nasionalisasi De Javanche Bank berdasarkan keputusan Pemerintah No.118 tanggal 2 Juni 1951.

Tugas panitia tersebut adlah mengajukan usul mengenai nasionalisasi, rencana UU nasionalisasi, serta merencanakan UU yang baru mengenai bank sentral. Panitia diberi wewenang mengadakan perundingan-perundinan mengenai nasionalisasi tersebutsebagai tindakan-tindakan persiapan. Kemudian Pemerintah mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden De Javanche Bank berdasarkan keputusan Presiden RI No. 123 tanggal 12 Juli 1951. sebelumnya pemerintah telah memberhentikan Dr. Houwink (warga Belanda) sebagai Presiden De Javanche Bank berdasarkan keputusan Presiden RI No. 122 tanggal 12 Juli 1951.

Atas saran Panitia Nasionalisasi, pada tanggal 3 agustus 1951 pemerintah mengumumkan bahwa pemerintah bersedia membeli surat-surat yang ada pada pemegang saham ataupun sertifikat dari saham-saham De Javanche Bank dengan kurs 120 persen mata uang Nederland atau harga lawan dalam satuan mata uang dari tempat mereka tingal. Dengan pengertian bahwa pemegang surat-surat yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan menjadi penduduk Indonesia akan menerima pembayaran dalam rupiah dengan kurs 360 persen.

Jangka waktu pembayaran secara sukarela tersebut berakhir pada akhir bulan September 1951 dan kemudian diperpanjang lagi sampai 15 oktober 1951. Namun dalam kenyataannya, sahm-saham yang diajukan itu melewati batas waktu yang ditentukan.

Penyerahan itu berjalan dengan lancar dan saham-saham serta sertifikat yang ditawarkan secara sukarela itu dapat mencapai jumlah Rp 8,95 juta (nominal).

Pada tanggal 15 desember 1951 diumumkan UU No. 24 taqhun 1951 tentang nasionalisasi De Javanche Bank N.V. menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank Sirkulasi.

UU tersebut diperkuat lagi dengan dikeluarkannya UU No. 11/1953 dan lembaran Negara No. 40. dengan UU dan lembaran Negara tersebut dikeluarkan UU Pokok Indonesia yang mulai berlaku tanggal 1 juli 1953. dengan dikeluarkannya UU pokok bank Indonesia itu, semakin kukuhlah Bank Indonesia sebagai Bank milik pemerintah RI. Dalam UU pokok BI tersebut, modal BI ditetapkan sebanyak Rp. 25 juta dan bertindak sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Kegiatan-kegiatan De Javanche Bank sebagai bank biasa dan dagang diseraqhkan kepada bank-bank lain yang ditunjuk dengan Undang-Undang. Jabatan presiden diganti dengan gubernur. Menteri keuangan, perekonomian dan gubernur Bank Indonesia adalah dewan moneter yang membawahi direksi. Kebijaksanaan moneter ditentukan oleh Dewan, sedangkan Direksi Bank bertindak sebagai pelaksana. Dewan komisaris ditiadakan dan diganti dengan dewan penasehat yang memberikan nasehat kepada dewan moneter.

Dalam masa system ekonomi terpimpin, semua bank-bank yang dikuasai oleh Negara disatukan dengan nama Bank Negara Indonesia, ditambah dengan nomor unit. Pada bulan agustus 1965, Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit I.

2. Sistem ekonomi Gerakan Benteng

Selain menasionalisasi De Javanche Bank menjadi Bank Indonesia, pemerintah juga berupaya menciptakan system perekonomian Indonesia yang mengarah pada pembangunan perekonomian masyarakat dan bangsa Indonesia.

Perkembangan dan pembangunan ekonomi ini mendapat perhatian dari Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Tokoh ini berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi baru, yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi dari system ekonomi colonial kedalam system ekonomi nasional.

Sumitro mencoba mempraktekkan pemikiran itu pada sector perdagangan. Dalam pemikiran tersebut terkandung tujuan memberikan kesempatan kepada para pengusaha pribumi untuk berpartisipasi dalam membangun perekonomian nasional. Sumitro juga berpendapat bahwa pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu. Bantuan dan bimbingan itu dapat dalam bentuk pemberian kredit atau bimbingan kongkret. Bantuan dan bimbingan itu diberikan kepada pengusaha Indonesia yang pada umumnya tidak memiliki modal yangcukup. Apabila usaha ini berhasil, para pengusaha Indonesia dapat berkembang maju. Dengan demikian, upaya mengubah struktur ekonomi colonial akan mudah tercapai.

Program system ekonomi dari gagasan Soemitro ini dituangkan dalam program cabinet Natsir (September 1950 – April 1951), ketika ia menjabat sebagai menteri perdagangan. Program ekonomi Sumitro ini dikenal dengan Program Ekonomi Gerakan Benteng (Program Benteng). Program Benteng dimulai pada bulan April 1950 dan berlangsung selama tiga tahun ( 1950 – 1953). Lebih kurang 70% pengusaha pribumi Indonesia mendapat bantuan kredit dari program benteng ini.

Program Benteng ini pada dasarnya mempunyai tujuan sebagai beikut:

1. Menumbuhkan dan membina wiraswastawan Indonesia (pribumi) sambil menumbuhkan nasionalisme ekonomi atau Indonesianisasi
2. Mendorong para importer nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing
3. Membatasi impor barang-barang tertentu dan memberikan lisensi impor hanya kepada importer Indonesia
4. Memberikan bantuan dalam bentuk kredit keuangan kepada para pengusaha Indonesia.

Sasaran utama program ini adlah pembentukan modal yang cukup besar melalui kegiatan transaksi-transaksi impor yang sangat menguntungkan untuk memungkinkan dimulainya usaha mendirikasn industri-industri kecil-kecilan.

Akan tetapi, program tersebut tidak berhasil mencapai tujuan, karena para pengusah pribumi terlalu tergantung pada pemerintah. Mereka kurang bisa mandiri untuk mengembangkan usahanya. Bahkan, ada pengusaha yang menyalahgunakan kebijaksanaan pemerintah tersebut dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Ketika Mr. Iskaq Tjokroadisuryo menjabat sebagai menteri perekonomian dibawah cabinet Ali, ia melanjutkan upaya-upaya untuk mengangkat peran para pengusaha pribumi. Bahkan iskaq, lebih mengutamakan kebijaksanaan Indonesianisasi, yaitu mendorong timbul dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional. Langkajh-langkah yang diambil, antara lain mewajibkan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf, mendirikan perusahaan Negara, menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional, serta memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

---

* Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, bandung tanggal 18 – 25 April 1955. Konferensi diikuti oleh 29 negara. Konferensi menghasilkan piagam Dasasila Bandung, yang mendasari pendirian Gerakan Non Blok

Pendudukan Jepang dan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia

PENDUDUKAN JEPANG DAN UPAYA MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

1. zaman Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia dipimpin oleh Letjen Hitoshi Imamura diawali di kota Tarakan, Kalimantan Timur, tanggal 10 Januari 1942. Selanjutnya Minahasa, Balik Papan, Ambon, Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang dan Bali yang berhasil diduduki Jepang selama Januari – Pebruari 1942.. Kota Jakarta berhasil diduduki tanggal 5 Maret 1942. Tentara Belanda yang dipimpin Letjen H. Ter Poorten merasa kewalahan menghadapi serbuan kilat tentara Jepang kemudian mundur menuju Subang, Jawa Barat. Didaerah ini pula (Kalijati) tentara Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itu, mulailah masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dbagi menjadi 3 wilayah yang dipimpin oleh pemerintahan mliter, yaitu :

1. Jawa dan Madura diperintah oleh tentara keenambelas Angkatan Darat (Rikugun) yang berpusat di Jakarta
2. Sumatra diperintah oleh tentara kedua puluh lima Angkatan Darat (Rikugun) yang berpusat di bukittinggi
3. Indonesia bagian timur diperintah Armada Selatan kedua angkatan laut (Kaigun), yang berpusat diujung Pandang

Setelah menduduki Indonesia, Jepang mengeluarkan peraturan yang melarang semua rapat dan kegiatan yang bersifat politik. Tanggal 20 Maret 1942, pemerintah Jepang mengeluarkan aturan yang isinya membubarkan perkumpulan, namun tanggal 15 Juli 1942, perkumpulan yang bersifat social, budaya, olahraga atau kesenian diperbolehkan berdiri. Kegiatan yang bersifat politik tetap dilarang.

Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mempropagandakan Gerakan 3 A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pimimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Syamsudin. . Akan tetapi gerakan ini kurang mendapat sambutan dari rakyat, karena rakyat tidak mau diperalat oleh Jepang.

Mewaspadai politik Jepang, para pemimpin gerakan nasional mengambil dua pendekatan taktik yang berbeda, yaitu :

1. Jalan Legal (Kooperatif), yaitu bersedia bekerjasama dengan Jepang. Gerakan ini dipimpin oleh Soekarno dan Moh. Hatta
2. Jalan illegal (non kooperatif), gerakan bawah tanah atau gerakan tersembunyi karena tidak mau bekerjasama dengan Jepang. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifudin dan Sutan Syahrir.

Pada masa penjajahan Jepang, kekayaan Indonesia dikras habis sehingga rakyat kelaparan. Para pemuda dipersiapkan untuk mempertahankan Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya. Demi pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia dijadikan Romusha untuk mengerjakan proyek Jepang, seperti jalan, pelabuhan dan lapangan terbang. Selain itu ada polisi militer (Kempetai) yang bertindak sangat kejam untuk menyiksa atau membunuh rakyat yang dianggap membantah perintah Jepang.

Para pemimpin pergerakan menyadari bahwa melawan dengan kekuatan senjata tidak mungkin, sebab dari segi militer, Jepang lebih kuat.Untuk melawan Jepang, terlebih dahulu harus memanfaatkan berbagai organisasi yang dibentuk Jepang sendiri.

2. Organisasi pergerakan Nasional pada masa pendudukan Jepang

1. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)

Dibentuk masa penjajahan Belanda bulan september 1937. Pembentukan MIAI diprakarsai oleh K.H. Mas Mansyur (Muhammadiyah), K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Wahab Chasbullah (NU) dan Wondoamiseno (PSII). Tujuan organisasi ini adalah membicarakan dan memutuskan semua soal yang dipandang penting bagi kemaslahatan umat dan agama islam. Pada masa penjajahan Jepang, organisasi ini tidak dibubarkan, kerana kegiatannya bersifat keagamaan dan tidak mengadakan kegiatan politik, dan strategi pergerakan yang diterapkan MIAI bersifat kooperatif.

Pada awalnya kegiatan MIAI hanya dibidang agama saja, tetapi pada akhirnya MIAI melibatkan diri dalam kegiatan politik. Hal ini tampak dari dukungan MIAI terhadap GAPI yang menginginkan Indonesia berparlemen dan MIAI juga menghendaki agar yang menjadi kepala negara adalah orang Indonesia yang beragama islam dan dua pertiga dari menteri-menteri haruslah orang islam.

Karena perkembangannya yang pesat dan dinilai telah mengancam eksistensi pemerintah Jepang. Pada tahun 1943, MIAI dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

2. Masyumi

Masyumi berdiri sebagai pengganti MIAI tahun 1943, yang diketuai oleh K.H. Mas Mansyur dan didampingi K.H. Hasyim Asyari. Organisasi ini segera dimanfaatkan oleh tokoh pergerakan Indonesia untuk mengkonsolidasikan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam dan SI.

Seperti organisasi pergerakan Islam, Masyumi memiliki visi bahwa setiap umat islam diwajibkan untuk Jihad Fisabilillah (berjuang dijalan Allah) dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik..

Kum muda muslim, khususnya para santri dipersiapkan untuk berjuang secara fisik maupun secara politis. Masyumi sampai masa pemerintahan Orde Lama merupakai partai politik yang tangguh dan memiliki basis massa yang banyak sebelum akhirnya dibubarkan oleh presiden Soekarno tahun 1960-an.

3. PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)

Organisasi ini dibentuk pada bulan maret 1942, dibawah pimpinan empat serangkai yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansyur. Tujuan dibentuknya PUTERA oleh Jepang adalah untuk memusatkan seluruh kekuatan masyarakat dalam rangka membantu usaha Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sedangkan tugas pemimpin PUTERA adalah memimpin rakyat agar kuat melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghapus pengaruh barat, berusaha mempertahankan Asia Raya dan mempererat persaudaraan Indonesia-Jepang.

Empat Serangkai dianggap oleh Jepang sebagai lambang dari Pergerakan Nasional Indonesia. Sebaliknya pemimpin Indonesia memanfaatkan Putera untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, sehingga dalam perkembangan selanjutnya Putera menjadi sebuah wadah pemupukan rasa nasionalisme dikalangan rakyat Indonesia.

4. Cuo Sangi In

Atau Badan Pertimbangan Pusat dibentuk pemerintah Jepang. Tadinys badan ini dimaksudkan Jepang sebagai pengendali politi di Indonesia. Tetapi, justru oleh para pemimpin pergerakan nasional dimanfaatkan untuk mengimbangi politik jepang.

Tugas Cuo Sangi In adalah mengajukan usul dan menjawab pertanyaan pemerintah Jepang. Badan ini kemudian dijadikan sarana strategis bagi para tokoh pergerakan Indonesia. Bangsa Indonesia diberi kesempatan menduduki jabatan kepala Departemen dan Residen yang sulit didapatkan pada masa pemerintahan Belanda

5. Jawa Hokokai

Tahun 1944, panglima tertinggi tentara Jepang di Jawa menyatakan berdirinya Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Organisasi ini lahir didorong oleh situasi Perang Asia timur Raya yang semakin gencar. Jawa Hokokai diorientasikan untuk memupuk semangat kebaktian, yaitu bersedia untuk mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan tugas untuk kepentingan pemerintah pendudukan Jepang.

Pimpinan Jawa Hokokai ditangani langsung oleh pimpinan militer Jepang dan anggotanya diseleksi ketat. Jaringan organisasi dari pusat sampai daerah memiliki bidang kegiatan seperti guru, kewanitaan, perusahaan dan kesenian. Jawa Hokokai juga bertugas mengerahkan rakyat secara paksa untuk mengumpulkan adi, permata, besi tua serta menanam jarak. Hasilnya harus diserahkan kepemrintah Jepang untuk membiayai Perang Asia Timur Raya.

6. seinendan, Fujinkai dan Keibodan

Pada periode tahun 1944-1945 perang Asia Timur Raya semakin berkecamuk. Untuk mempertahankan darah pendudukannya Jepang membutuhkan dukungan dari rakyat yang dijajahnya.

Oleh karena itu Jepang membentuk organisasi semi militer Seinendan (barisan pemuda) tanggal 9 Maret 1943, yaitu barisan pemuda yang anggotanya berusia 14-22 tahun. Tujuan dibentuknya Seinendan adalah mendidik dan melatih para pemuda untuk dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Padahal, maksud sebenarnya adalah mempersiapkan pemuda Indonesia membantu Jepang menghadapi pasukan Sekutu.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja wanita, pada bulan agustus 1943, Jepang membentuk Fujinkai (Himpunan Wanita) dengan usia anggota 15 tahun keatas. Anggota Fujinkai juga diberi latihan kemiliteran yang dipersiapkan untuk dapat membantu militer Jepang.

Untuk memenuhi keperluan tenaga pembantu kepolisian, dibentuklah Keibodan (Barisan Bantu Polisi). Usia anggota antara 20-25 tahun. Pemuda yang diterima menjadi anggota Keibodan adalah semua laki-laki yang berasal dari tiap desa dan dibentuk didesa-desa untuk mengisolasi dari pengaruh kaum nasionalis. Mereka diawasi oleh polisi dengan sangat ketat.

7. Barisan pelopor, Heiho dan Pembela Tanah Air (PETA)

Untuk menyiapkan rakyat Indonesia membantu pemerintah Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, maka tanggal 14 September 1944 dibentuk Barisan pelopor, pemimpinnya ditunjuk dari golongan nasionalis seperti Ir. Soekarno, R.P. Suroso, Otto Iskandardinata dan dr. Buntaran.

Barisan Pelopor dilatih cara menggunakan senapan dari kayu, bambu runcing serta dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari para pemimpin pergerakan nasional. Melalui Barisan Pelopor ini, para pemuda terpelajar memasukkan pengaruhnya kepada rakyat.

Pada bulan April 1943, Jepang mengumumkan dan membuka kesempatan bagi para pemuda Indonesia untuk ikut menjadi anggota pembantu prajurit Jepang (Heiho). Anggota Heiho langsung ditempatkan dalam struktur organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Heiho dianggap sebagai bagian dari angkatan perang Jepang sehingga langsung diterjunkan dalam medan pertempuran menghadapi sekutu diberbagai front pertempuran. Para Heiho bukan hanya dikirim diwilayah Indonesia, melainkan juga dinegara lain seperti kepulauan Solomon, Filipina dan Indo Cina.

Selanjutnya tanggal 3 Oktober 12943, Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA). Maka dilatihlah puluhan calon perwira di Bogor. Setelah lulus, mereka kemudian diangkat menjadi daidanco (Komandan Batalyon), codanco (Komandan Kompi) dan syudanco (Komandan Batalyon) dan ada pula yang didik menjadi budanco (Komandan Regu)

8. Dokuritsu Junbi Cosakai

Kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Oleh karena itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pemerintah Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan dikemudian hari sebagaimana yang diungkapkan oleh perdana menteri Koiso. Maka pada tanggal 1 Maret 1945 Letnan Jendral Kumakici Harada mengumumkan terbentuknya Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini beranggota 60 orang dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting yang menyangkut maslah tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia merdeka. Badan ini diperbolehkan untuk melakukan propaganda menyebarkan berita tentang persiapan kearah kemerdekaan Indonesia.

3. Reaksi Rakyat Indonesia Terhadap Pemerintah Pendudukan Jepang

1. Reaksi berupa perlawanan bersenjata

Keganasan tentara Jepang selama berada di Indonesia telah membangkitkan kemarahan rakyat. Beberapa tokoh masyarakat segera mengadakan perlawanan, sehingga timbullah pemberontakan terhadap Jepang diberbagai tempat :

1. Pemberontakan Cot Plieng di Aceh

Dipimpin oleh seorang ulama muda bernama Tengku Abdul Jalil, guru ngaji di Cot Plieng. Peristiwa ini terjadi beberapa kali dan puncaknya terjadi tanggal 10 Nopember 1942. Perlawanan tersebut terjadi karena pasukan Jepang melakukan penghinaan terhadap umat islam Aceh dengan cara membakar masjid dan membunuh sebagian jamaah yang sedang shalat subuh. Rakyat Aceh yang merasa terhina akhirnya melakukan perlawanan terhadap Jepang.

2. Pemberontakan Rakyat Sukamanah

Dipimpin oleh K.H. Zainal Mustofa. Pemberontakan ini berawal dari pemaksaan Jepang kepada santri di Sukamanah untuk melakukan Seikirei atau menghormat kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan setengah badan kearah matahari. Para petanii menolaknya sehingga timbulah bentrokan antara pasukan Jepang dengan petani Sukamanah. dalam peristiwa itu K.H. Zainal Mustafa dapat ditangkap kemudian diadili setelah Jepang mengirimkan pasukan tanggal 25 Pebruari 1944.

3. Pemberontakan di Indramayu

Terjadi bulan Juli 1944, dipimpin H. Mdriyas. Penyebabnya karena rakyat tidak tahan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang.

4. Pemberontakan Teuku Hamid di Aceh

Terjadi bulan November 1944 dipimpin seorang perwira Giyugun bernama Teuku Hamid. Pemberontakan ini tidak terjadi dengan lancar karena keluarga Teuku Hamid diancam akan dibunuh sehingga akhirnya Teuku Hamid terpaksa kembali.

5. Pemberontakan PETA di Blitar

Dipimpin seorang komandan Peleton PETA bernama Supriyadi tanggal 14 Pebruari 1945. Pemberontakan ini terjadi karena anggota PETA tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat didaerahnya dan banyak rakyat yang dijadikan Romusha dan meninggal selama dipekerjakan di daerah mereka.

Pemberontakan tersebut sangat merepotkan pemerintah Jepang, tetapi pemberontakan ini mengalami kegagalan karena persiapan tidak matang dan rakyatpun tidak mendukung terhadap pemberontakan tersebut.

Melalui tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak menyerah saja dan akan dijamin keselamatannya dan dipenuhi segala tuntutannya, maka para pemimpin pemberontakan bisa ditangkap dan diadili di Jakarta. Sebanyak 6 orang dijatuhi hukuman mati dan 35 orang dihukum 2 tahun sampai seumur hidup.

Adapun Supriyadi, tidak diketahui nasibnya. Namun sebagian orang yakin bahwa Supriyadi telah ditangkap dan diam-diam telah dibunuh oleh pemerintah Jepang.

2. Reaksi Berupa Perlawanan Non-Senjata

Selain perlawanan senjata, ada pula rakyat yang menentang jepang dengan strategi non-kooperatif. Misalnya Sukarni dan Chaerul Saleh. mereka membuat organisasi tersendiri dengan nama Pemuda Menteng 31.

Pada waktu Jepang mendekati kekalahan total dan untuk meredakan mobilisasi rakyat Indonesia, Jendral Terauci selaku panglima tertinggi tentara Jepang di Asia Tenggara memanggil Ir Soekarno dan Moh. Hatta agar datang ke Dalat, Vietnam. Tujuannya untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan ini berlangsung tanggal 9 – 14 Agustus 1945. Terauci memberitahukan keputusan Jepang, bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dengan luas wilayah mencakup seluruh bekas jajahan Belanda.

Beberapa pemuda mencurigai niat Jepang tersebut, bahwa Jepang memperalat tokoh nasional untuk kepentingan Jepang. Mereka menolak kemerdekaan yang akan diberikan Jepang sebagai hadiah bagi bangsa Indonesia. Mereka bertekad bahwa kemerdekaan harus dicapai dengan perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

Beberapa tokoh yang bersikap seperti itu :

1. Kelompok Sukarni bersama-sama dengan Adam Malik, Armunanto, Pandu Kartawiguna dan Maruta Nitiwihardjo
2. Kelompok Syahrir dengan tokoh utamanya Sutan Syahrir sendiri.
3. Kelompok pelajar, yaitu Chaerul Saleh, Johan Nur, Sayoko, Syarif Thayeb, Darwis dan Eri Sadewo
4. Kelompok Kaigun, Yaitu Ahmad Subarjo, Sudiro, Wikana dan E. Khairuddin

Kelompok pemuda tersebut mendesak Soekarno agar saegera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang pada akhirnya setelah dinegosiasikan berujung pada kesediaan Soekarno dan Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

3. Dampak Pendudukan Jepang dalam Berbagai Aspek Kehidupan

1. Bidang Politik

Sejak masuknya Jepang di Indonesia, organisasi yang berkembang pada saat itu dihapuskan dan diganti dengan organisasi buatan Jepang. Tetapi, pemerintah Jepang masih membiarkan kesempatan pada golongan nasionalis islam karena dinilainya sangat anti-barat, sehingga organisasi MIAI masih diperbolehkan tetap berdiri, tetapi karena perkembangannya dianggap membahayakan Jepang, akhirnya MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi.

Sikap Jepang jelas mempengaruhi gaya dan taktik para politisi nasional dan para pejuang Indonesia lainnya saat itu, dengan memanfaatkan organisasi buatan Jepang. Pada akhirnya berbagai bentuk organisasi bentukan Jepang dimasuki dan dipengaruhi oleh para pejuang nasional. Dengan demikian, lambat laun keterlibatan mereka semakin mendewasakan dan mematangkan perjuangan bangsa Indonesia.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan zaman Jepang mengalami perubahan secara drastis. Dimana sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan dengan kepentingan perang. Siswa wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran. Jepang juga menanamkan semangat Jepang dan siswa wajib menghapal lagu kebangsaan Jepang. Para guru diharuskan mengikuti kursus bahasa Jepang. Juga diwajibkannya menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai bahasa pengantar disekolah untuk menggantikan bahasa Belanda. Melalui pendidikan, Jepang bermaksud mencetak kader-kader yang akan mempelopori dan merealisasikan konsepsi ”Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.

3. Bidang Ekonomi

Pada pendudukan Jepang, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Jepang berusaha menguasai sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Yang pada prakteknya sangat memeras sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jepang juga menyita perkebunan, pabrik, bank dan perusahaan vital lainnya.

Sebagian hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah. Rakyat diperbolehkan memiliki 40% hasil panen mereka, 30%disetor kekoperasi dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan sisa 30% disediakan untuk bibit dan harus disimpan dilumbung desa. Kadang-kadang semua itu dirampas oleh Jepang sehingga rakyat hanya makan keladi yang gatal, ubi jalar atau bekicot serta makanan lain yang tidak layak. Selain itu, Jepang juga mengharuskan kaum pria yang muda dan sehat serta produktif untuk menjadi serdadu pekerja (Romusha). Akibatnya tidak sedikit nyawa yang terenggut saat itu.

4. Bidang Budaya

Jepang sebagai negara fasis selalu berusaha untuk dapat menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah kebiasaan menghormat kearah matahari terbit. Hal ini berarti bahwa cara menghormat tersebut merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap keturunan Dewa Matahari.

5. Mobilitas Sosial

Pendudukan Jepang berpengaruh terhadap mobilitas sosial masyarakat, terutama perpindahan penduduk dan perubahan struktur sosial masyarakat diakibatkan kebutuhan Jepang dalam menghadapi perang melawan sekutu. Rakyat dijadikan sebagai Romusha sehingga berpengaruh pada perekonomian desa karena sawah dan ladang tidak terkelola dengan baik.

Pendudukan Jepang juga berpengaruh terhadap mobilitas sosial dalam arti sosial politik. Karena organisasi yang dibentuk Jepang dan bertujuan untuk kepentingan Jepang, sebaliknya dimanfaatkan oleh tokoh pergerakan nasional untuk kepentingan nasional, yaitu memperjuangkan Indonesia merdeka.

6. Militer

Demi untuk memenuhi kepentingan perang Asia Timur Raya yang memerlukan banyak tentara. Pemerintah Jepang berusaha mengerahkan porensi rakyat Indonesia dengan membentuk pendidikan semi-militer dan militer, seperti : Seinendan, Keobodan, Heiho dan PETA. Meskipun pengerahan tersebut dilaksanakan untu kepentingan Jepang, namun bangsa Indonesia mendapat keuntungan besar dari proses pendidikan militer ini. Hal ini terasa gunanya, kelak pada saat bangsa Indonesia menghadapi sekutu dan Belanda yang akan menjajah kembali Indonesia tahun 1945 – 1949.

7. Bahasa Indonesia

Jepang berusaha menghapus pengaruh barat di Indonesia. Antara lain dengan pelarangan penggunaan Bahasa Belanda disekolah-sekolah dan pertemuan resmi. Bahasa yang dboleh digunakan adalah bahasa Indonesia disamping bahasa Jepang. Demikian pula buku-buku pelajaran maupun yang berbentuk sastra, menggunakan bahasa Indonesia.

Bangsa Jepang berusaha untuk menguasai bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan bangsa Indonesia. Sebaliknya, Bangsa Indonesia juga harus mempelajari bahasa Jepang. Dengan demikian, kedua bahasa mengalami perkembangan didarah pendudukan, khususnya Indonesia. Berkembanglah bahasa Indonesia akibat kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang, baik dari segi tata bahasa maupun segi sastranya.

4. Perjuangan Mmpersiapkan Kemerdekaan Indonesia

Sampai tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang Pasifik sudah sangat terdesak. Pada bulan Juli 1944 Pangkalan angkatan laut Jepang di Pulau Saipan yang sangat strategis jatuh ketangan Amerika Serikat. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan politik dinegara Jepang, yaitu perdana menteri Tojo diganti oleh Perdana Menteri Koiso.

Pada tanggal 7 September 1944, perdana Meteri Koiso mempermaklumkan janjinya didepan Parlemen Jepang mengenai rencana pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dikemudian hari. Namun sebelum merealisasikan janjin tersebut, Perdana menteri Koiso akan membentuk sebuah badan penyelidik yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana usaha persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Tindakan ini sebenarnya hanya untuk menark simpati rakyat Indonesia agar mendukung sepenuhnya pemerintahan pendudukan Jepang yang saat itu telah terdesak oleh sekutu.

1. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai)

Sesuai dengan janji Perdana Menteri Koiso, Letnan Jendral Kumakici Harada tanggal 1 Maret 1945 membentuk BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.

BPUPKI bertugas menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting mengenai maslah tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia merdeka.

Tanggal 1 April 1945 diumumkan nama anggota BPUPKI yang terdiri dari 60 orang wakil dari berbagai komponen rakyat pribumi, ditambah 7 orang Jepang. Selain ketua, ada pula ketua muda yang terdiri dari 2 orang yaitu Ischibangase dan R.P. Suroso. Peresmian dan pelantikan pengurus BPUPKI dilaksanakan tanggal 28 Mei 1945.

Dalam merumuskan hal-hal penting mengenai Indonesia merdeka, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang :

1. Sidang pertama (29 mei – 1 Juni 1945)

Dalam sidang pertama ini, pembicaraan dipusatkan pada usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka dengan membahas berbagai usul dari peserta sidang.

Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara kebangsaan Republik Indonesia :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Kemudian M. Yamin, menyampaikan gagasannya secara tertulis dengan rumusan sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo menyampaikan hasil pemikirannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan bathin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan buah pikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima asas yang diusulkan Ir. Soekarno sesuai dengan petunjuk seorang ahli bahasa diberi nama Pancasila. Oleh karena itu setiap tanggal 1 Juni dikenal sebagi hari lahirnya Pancasila.

Kemudian tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus yang tugasnya untuk membahas dan merumuskan hasil sidang pertama. Panitia perumus tersebut dikenal dengan nama panitia kecil atau panitia 9, karena beranggotakan 9 orang :

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. M. Hatta (Wakil)
3. K.H. Wachid Hasyim (Anggota)
4. Kahar Muzakir (Anggota)
5. Mr. A.A. Maramis (Anggota)
6. Abikusno Tjokrosurojo (Anggota)
7. H. Agus Salim (Anggota)
8. Mr. Achmad Subarjo (Anggota)
9. Mr. Moh. Yamin (Anggota).

Sebagai tindak lanjut dari sidang pertama maka direkomendasikan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) tanggal 22 Juni 1945 yang berisi rumusan dasar negara dan rancangan Pembukaan UUD.

Adapun rumusan dasar negara berdasarkan piagam Jakarta adalah :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusian yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sidang Kedua ( 10 Juli – 16 Juli 1945 )

Pada sidang yang kedua BPUPKI berhasil membentuk tiga panitia :

1. Panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno
2. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai Abi Kusno
3. Panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai Moh. Hatta

Panitia perancang dalam sidangnya tanggal 11 Juli 1945 menerima konsep naskah pembukaan UUD yang diambil dari piagam Jakarta. Panitia perancang kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Mr. Supomo. Ia bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati.

Tanggal 13 Juli 1945, pembentuk Tim Panitia Kecil yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang untuk membahas laporan hasil kerja Panitia Kecil Perancang UUD yang diketuai Mr. Supomo. Dalam rapat Pleno tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno :

1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan UUD
3. Batang Tubuh UUD

Setelah melalui sidang yang alot, hasil kerja Panitia Perancang UUD akhirnya diterima BPUPKI. Hal itu merupakan momentum penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Rumusan yang telah disempurnakan dan diterima secara bulat oleh sidang tersebut kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai)

Pada tanggaL 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka dan menolak adanya keterlibatan dari pemerintah Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebagai pengganti BPUPKI, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut maslah ketatanegaraan sehubungan dengan akan diserahkannya kekuasaan pemerintah dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

Pada awlanya PPKI beranggotakan 21 orang: 12 dari Jawa, 3 dari Sumatra, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku dan 1 dari masyarakat Tionghoa. Sebagai ketua diangkat Ir. Soekarno dan M. Hatta sebagai wakilnya.

Kemudian tanpa sepengatahuan Jepang, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi yaitu R.A.A. Wiranatakusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri dan Mr. Ahmad Subardjo.

PPKI merupakan badan pembentuk dan pendiri negara Republik Indonesia. Karena PPKI telah berhasil menyelesaikan tugasnya dalam mempersiapkan segala sesuatu sebagai syarat berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Meliputi pembentukan susunan pemerintahan dan alat kelengkapan lainnya, seperti penentuan Presiden dan wakilnya, Parlemen (DPR) dan badan peradilan. Sedang mengenai komponen batas wilayah negara dan penduduk, hanya tinggal menunggu pengesahan.